Dalam proses pengadaan barang, sertifikat TKDN menjadi salah satu dokumen yang sering diminta, terutama untuk kebutuhan proyek pemerintah, BUMN, dan instansi yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Sertifikat ini menunjukkan besaran kandungan dalam negeri pada suatu produk berdasarkan ketentuan penghitungan yang berlaku. Informasi tersebut membantu pihak pengadaan mengetahui sejauh mana suatu barang melibatkan komponen dan proses produksi di Indonesia.

Bagi perusahaan maupun penyedia barang, memahami sertifikat TKDN cukup penting. Selain mengetahui fungsi dokumennya, pembeli juga perlu memahami cara cek TKDN, membaca nilai yang tercantum, serta memastikan sertifikat sesuai dengan produk yang akan dibeli.

Mengenal Sertifikat TKDN dan Kegunaannya

TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri, yaitu besaran kandungan dalam negeri pada barang atau jasa yang dihitung berdasarkan ketentuan pemerintah.

Sementara itu, sertifikat TKDN adalah dokumen resmi yang memuat hasil penghitungan nilai kandungan dalam negeri suatu barang atau jasa. Sertifikat ini diterbitkan melalui mekanisme sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.

Sederhananya, TKDN menunjukkan besaran kandungan dalam negeri, sedangkan sertifikat TKDN menjadi dokumen yang mencatat nilai tersebut.

Sebagai contoh, sebuah produk industri dibuat di Indonesia dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang melibatkan sumber daya dalam negeri. Komponen tersebut dapat menjadi bagian dari penilaian TKDN sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penghitungan kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase.

Sertifikat TKDN dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengadaan barang, terutama ketika pihak pembeli mensyaratkan informasi kandungan lokal produk.

Perlu diketahui bahwa sertifikat TKDN berbeda dengan sertifikat pengujian mutu. Sertifikat TKDN menjelaskan kandungan dalam negeri, bukan secara langsung membuktikan kekuatan, daya tahan, atau keselamatan suatu produk.

Apa Saja yang Memengaruhi Nilai TKDN?

Nilai TKDN tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik. Ada beberapa unsur yang diperhitungkan untuk mengetahui besaran komponen dalam negeri pada suatu barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, penghitungan TKDN barang mencakup tiga unsur utama berikut.

1. Bahan Baku dan Komponen

Bahan baku menjadi salah satu bagian penting dalam penghitungan TKDN.

Material yang digunakan dalam proses produksi diperiksa berdasarkan asal dan kandungan dalam negerinya. Produk yang dibuat di Indonesia belum tentu menggunakan seluruh bahan baku lokal.

Karena itu, keberadaan pabrik di Indonesia tidak otomatis membuat nilai TKDN mencapai 100%.

2. Tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi juga menjadi bagian dari penilaian.

Penghitungannya memperhatikan ketentuan mengenai tenaga kerja Indonesia dan pelaksanaan kegiatan produksi.

3. Biaya Tidak Langsung Pabrik

Unsur lainnya berkaitan dengan kegiatan dan fasilitas produksi, termasuk kondisi investasi serta pelaksanaan produksi di Indonesia.

Ketiga unsur tersebut dihitung menggunakan bobot dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk barang tertentu, terdapat pula ketentuan tambahan terkait kemampuan intelektual atau kegiatan pengembangan yang memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, nilai TKDN merupakan hasil penghitungan berdasarkan ketentuan resmi, bukan angka yang dapat ditentukan sendiri oleh penjual.

Cara Cek Sertifikat TKDN di Kemenperin

Pengecekan sertifikat TKDN dapat dilakukan secara online melalui layanan resmi Kementerian Perindustrian. Pembeli tidak harus hanya mengandalkan salinan sertifikat yang diberikan oleh supplier.

Berikut cara cek TKDN untuk mengetahui informasi produk yang telah tercatat.

1. Buka Website Resmi TKDN

Kunjungi situs Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian melalui alamat:

https://tkdn.kemenperin.go.id

Pada halaman tersebut tersedia layanan informasi sertifikat TKDN, regulasi, serta data produk dalam negeri.

2. Masuk ke Menu Sertifikat

Pilih menu Sertifikat untuk membuka halaman pencarian dokumen.

Pencarian dapat dilakukan pada kategori sertifikat TKDN barang, jasa industri, atau dokumen lain sesuai jenis kebutuhan.

Untuk pembelian produk fisik, pilih kategori Sertifikat TKDN Barang.

3. Masukkan Nama Produk atau Perusahaan

Gunakan kolom pencarian untuk memasukkan informasi yang diketahui.

Pencarian dapat dilakukan menggunakan nama perusahaan, nama barang, atau nomor sertifikat.

Apabila pencarian berdasarkan nama produk terlalu luas, gunakan informasi merek atau tipe untuk mempersempit hasil.

4. Periksa Hasil Pencarian

Setelah hasil ditampilkan, perhatikan nama perusahaan, jenis produk, merek, tipe, dan nilai TKDN yang tercatat.

Pastikan informasi tersebut sesuai dengan barang yang sedang diperiksa.

5. Perhatikan Status dan Masa Berlaku

Periksa tanggal penerbitan dan status keberlakuan sertifikat.

Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025, sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan ketentuan tersebut memiliki masa berlaku lima tahun sejak diterbitkan.

Untuk sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya, perhatikan masa berlaku yang tercantum pada dokumen.

6. Cocokkan dengan Dokumen dari Supplier

Langkah terakhir adalah membandingkan informasi pada sistem Kemenperin dengan sertifikat atau dokumen yang diberikan penyedia barang.

Pencocokan ini penting karena satu perusahaan dapat memproduksi berbagai jenis barang dengan nilai TKDN yang berbeda.

pengecekan TKDN

Apabila informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan, pembeli dapat meminta nomor sertifikat atau keterangan tambahan dari pihak produsen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Cara Membaca Nilai TKDN dengan Benar

Setelah berhasil menemukan sertifikat, bagian berikutnya yang perlu dipahami adalah nilai TKDN yang dinyatakan dalam persentase.

Sebagai gambaran, produk dengan nilai TKDN 50% memiliki hasil penghitungan kandungan dalam negeri sebesar 50% berdasarkan metode penilaian yang berlaku.

Namun, angka tersebut tidak selalu berarti bahwa tepat separuh bahan bakunya berasal dari Indonesia.

Nilai TKDN dapat melibatkan beberapa unsur penilaian, sehingga hasil akhirnya perlu dibaca sebagai nilai keseluruhan sesuai metode penghitungan yang digunakan.

Selain persentase, ada beberapa informasi dalam sertifikat yang perlu diperhatikan, seperti nama perusahaan, jenis barang, merek, tipe, spesifikasi, dan tanggal masa berlaku.

Misalnya, sebuah produsen memiliki beberapa varian produk dengan ukuran atau spesifikasi berbeda. Pembeli perlu memastikan varian yang dipesan memang termasuk dalam cakupan sertifikat.

Hal ini penting dalam pengadaan barang karena spesifikasi produk yang diterima harus sesuai dengan dokumen yang digunakan.

Peran Sertifikat TKDN dalam Pengadaan Barang

Penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu perhatian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan produk dalam negeri diatur berdasarkan urutan prioritas dan ketersediaan barang.

Untuk produk industri, prioritas awal diberikan kepada produk dalam negeri dengan nilai TKDN sekurang-kurangnya 25% apabila tersedia produk yang memiliki jumlah nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%.

Apabila produk pada kelompok prioritas tersebut tidak tersedia atau kapasitasnya tidak mencukupi, ketentuan memberikan urutan pilihan produk dalam negeri berikutnya.

Artinya, ketentuan pengadaan tidak dapat disederhanakan menjadi anggapan bahwa seluruh produk wajib memiliki nilai TKDN minimal 40%.

Sertifikat TKDN membantu pihak pengadaan memeriksa kesesuaian produk terhadap persyaratan kandungan dalam negeri yang berlaku.

Bagi pihak pembeli, keberadaan sertifikat memberikan beberapa manfaat:

  1. Memudahkan pemeriksaan informasi kandungan dalam negeri pada produk.

  2. Menjadi dokumen pendukung ketika pengadaan mensyaratkan TKDN.

  3. Membantu membandingkan produk berdasarkan nilai TKDN yang tercatat.

  4. Mendukung pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

Bagi produsen, sertifikasi TKDN juga dapat menjadi salah satu bentuk dokumentasi mengenai keterlibatan sumber daya dalam negeri pada produk yang dihasilkan.

Meski demikian, pemilihan barang tetap harus memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas, harga, kapasitas penyediaan, serta ketentuan dalam dokumen pengadaan.

Perbedaan TKDN, BMP, dan Produk Dalam Negeri

Dalam kegiatan pengadaan, istilah TKDN, BMP, dan produk dalam negeri sering ditemukan secara bersamaan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian berbeda.

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

TKDN menunjukkan besaran kandungan dalam negeri yang dihitung berdasarkan unsur dan metode penilaian yang ditetapkan.

BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)

BMP merupakan nilai penghargaan bagi pelaku usaha berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan di Indonesia.

Nilai BMP dihitung secara terpisah dan dapat diperhitungkan paling banyak sebesar 15% sesuai ketentuan.

Produk Dalam Negeri

Produk dalam negeri merupakan barang atau jasa yang memenuhi pengertian produk dalam negeri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk dalam negeri tidak selalu memiliki nilai TKDN yang sama. Karena itu, status sebagai produk buatan Indonesia tidak boleh langsung disamakan dengan kepemilikan sertifikat TKDN tertentu.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu produk memiliki nilai TKDN 30% dan BMP 12%, maka jumlah keduanya adalah 42%.

Perhitungan tersebut hanya menggambarkan penjumlahan TKDN dan BMP. Dalam pengadaan, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan serta persyaratan barang yang berlaku.

Apakah Semua Barang Wajib Bersertifikat TKDN?

Tidak semua barang yang dijual di Indonesia wajib memiliki sertifikat TKDN.

Kewajiban dan kebutuhan sertifikasi bergantung pada jenis industri, ketentuan yang mengatur, serta persyaratan pengadaan atau kegiatan usaha tertentu.

Produk yang dibuat di Indonesia juga tidak otomatis memiliki sertifikat TKDN. Untuk memperoleh sertifikat, pelaku usaha harus mengikuti mekanisme sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengadaan pemerintah, informasi produk dalam negeri dan nilai TKDN menjadi bagian dari pertimbangan pemilihan barang.

Sementara itu, untuk kebutuhan pembelian komersial biasa, sertifikat TKDN tidak selalu menjadi persyaratan utama.

Walaupun demikian, informasi mengenai kandungan dalam negeri tetap dapat digunakan sebagai pertimbangan ketika perusahaan ingin meningkatkan penggunaan produk lokal.

Contoh Penerapan TKDN pada Produk Industri

Dalam pengadaan barang industri, informasi TKDN dapat menjadi salah satu dokumen pendukung selain spesifikasi produk dan hasil pengujian.

Contohnya pada produk berbahan High Density Polyethylene (HDPE) yang digunakan untuk berbagai kebutuhan konstruksi, logistik, dan infrastruktur.

Pada halaman produk Kubus Apung Karpinus, tercantum informasi TKDN sebesar 51,81%.

Kubus apung merupakan produk modular berbahan HDPE yang digunakan untuk pembangunan dermaga apung, jembatan apung, keramba, dan fasilitas perairan lainnya.

demaga apung danau

Informasi nilai TKDN pada halaman produk dapat menjadi gambaran awal bagi pembeli yang sedang mencari produk industri dalam negeri.

Namun, apabila sertifikat digunakan sebagai persyaratan administrasi pengadaan, nilai yang tercantum tetap perlu dicocokkan dengan dokumen resmi dan cakupan produk pada sertifikat.

Nilai TKDN pada satu produk juga tidak otomatis berlaku untuk seluruh produk lain yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan yang sama.

Hal yang Perlu Diperiksa Sebelum Pengadaan

Selain memeriksa nilai TKDN, pembeli perlu memperhatikan kesesuaian barang dengan kebutuhan proyek.

Beberapa hal berikut sebaiknya diperiksa sebelum proses pemesanan.

Kesesuaian produk dan spesifikasi

Pastikan nama, merek, tipe, ukuran, atau spesifikasi barang sesuai dengan dokumen TKDN yang digunakan.

Status sertifikat

Periksa masa berlaku dan keabsahan sertifikat melalui layanan resmi Kemenperin.

Identitas produsen dan penyedia

Nama perusahaan yang tertera pada sertifikat dapat berbeda dengan nama distributor atau supplier. Apabila demikian, pastikan hubungan penyediaan barang dan kesesuaian produknya dapat dijelaskan.

Ketersediaan barang

Untuk pembelian dalam jumlah besar, periksa kapasitas suplai dan jadwal pengiriman agar sesuai dengan kebutuhan proyek.

Dokumen pendukung lainnya

Sertifikat TKDN bukan pengganti seluruh persyaratan pengadaan. Apabila diperlukan, siapkan pula spesifikasi teknis, dokumen pengujian, surat penawaran, serta dokumen administrasi lainnya.

Pemeriksaan sejak awal membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian dokumen ketika barang sudah memasuki tahap pembelian.

Kesimpulan: Pentingnya Memeriksa Sertifikat TKDN

Sertifikat TKDN merupakan dokumen yang memuat nilai kandungan dalam negeri pada suatu produk berdasarkan mekanisme penghitungan dan sertifikasi yang berlaku.

Keberadaannya membantu pihak pengadaan memperoleh informasi mengenai kandungan lokal produk, sekaligus mendukung penggunaan produk dalam negeri sesuai ketentuan.

Cara cek TKDN dapat dilakukan melalui layanan resmi Kementerian Perindustrian dengan mencari informasi produk, perusahaan, atau nomor sertifikat.

Sebelum melakukan pengadaan, pastikan nilai TKDN, identitas produk, dan masa berlaku sertifikat telah sesuai dengan barang yang dibutuhkan.

Untuk kebutuhan produk industri dan proyek, PT Karya Pilar Nusantara menyediakan berbagai pilihan produk seperti kubus apung, road barrier, pallet HDPE, dan material industri lainnya. Informasi spesifikasi serta dokumen pendukung dapat dikonsultasikan sesuai jenis produk dan kebutuhan pengadaan.